PENGERTIAN
ILMU POLITIK
Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas
kelompok (I) dalam diskusi kelas dengan mata kuliah.
PENGANTAR ILMU POLITIK
Dosen Pengampu: Wahyu Wiji Utomo M. Pem. I
Oleh:
Nobel
Sinatra Ginting (0404181011)
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI
ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019
KATA PENGANTAR
Rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Swt., karena
berkat ridha dan kasih sayang Allah Swt. saya dapat menyelesaikan makalah yang
diberikan bapak Dosen kepada saya dengan baik. Dalam makalah ini saya membahas
tentang PENGERTIAN ILMU POLITIK.
Makalah ini dibuat dalam rangka memperluas wawasan kita para
mahasiswa/i untuk lebih mengetahui apa yang dibahas pada makalah ini, hal ini
sangat diperlukan untuk menambah wawasan dan keilmuan kita, dan sekaligus
sebagai bahan pembelajaran mahasiswa/i pada bidang studi Pengantar Ilmu Politik.
Dalam proses pendalaman materi yang saya terima, tentunya
saya peroleh dari berbagai sumber, dan insya allah sudah dikoreksi dengan
seksama sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Oleh karena itu kami sampaikan
terima kasih kepada:
1. Ibu & ayah yang
senantiasa berdo’a untuk memudahkan urusan kami.
2. Bapak Wahyu wiji Utomo M.Pem. I selaku dosen pembimbing
pada jurusan.
3. Rekan mahasiswa/i yang
memberikan masukan pada makalah ini.
Demikian makalah ini kami kerjakan, semoga bermanfaat untuk
teman teman sekalian.
Medan, 19 September 2019
Penulisa (K 1)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 2
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Ilmu Politik .............................................................. 3
B. Teori Konsep Politik .................................................................. 5
C.
Sifat Ilmu Politik........................................................................ 10
D.
Pendekatan Dalam Ilmu
Politik.................................................. 12
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan ............................................................................. 16
B.
Saran.......................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 17
BAB IIA
PEMBAHASAN
A.
Latar
Belakang
Partai politik merupakan
sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses
pengelolaan negara.
Partai politik umumnya didefenisikan sebagai organisasi artikulatif yang
terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Biasanya,
mereka memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan pemerintah dan bersaing
untuk memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kekuasaan politik.
Partai politik membuka
kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan
politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan
pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta
mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi,
partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi
rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan berdiskusi bagi
pendapat yang saling bertentangan, serta menyediakan sarana suksesi
kepemimpinan politik secara damai.
Ilmu politik adalah
salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu sosial
lainnya, namun walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan berhubungan erat
tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan
melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politk itu sendiri.
Sistem politik hanya merupakan salah
satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di masayarakat, seperti sistem
ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi dan lain-lain. Setiap sistem tentu
memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup dari
masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan
fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu merumuskan
tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya diaksanakan oleh kebijakan-kebijakan
untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui
dam memahami ilmu politik mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang labih
luas. Agar masyarakat dapat berkontribusi langsung demi memajukan negara kita
tercinta ini.
B. Rumusan Masalah
Untuk lebih
sistematis, maka kami merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam
makalah ini sebagai berikut:
1.
Apa pengertian dari Ilmu politik ?
2.
Apa saja sifat dari ilmu politik ?
3.
Bagaimana pendekatan, metode, dan teknik ilmu
politik ?
4.
Apa saja toeri-teori dalam ilmu politik ?
5.
Apa saja bidang kajian ilmu politik ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka
beberapa tujuan dari makalah ini, yaitu:
1.
Untuk mengetahui pengertian dari ilmu politik.
2.
Untuk mengetahui apa saja sifat dari ilmu
politik.
3.
Untuk mengetahui bagaimana pendekatan, metode,
dan teknik ilmu politik.
4.
Untuk mengetahui apa saja toeri-teori dalam ilmu
politik.
5.
Untuk mengetahui apa saja bidang kajian ilmu
politik.
.
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Ilmu Politik
Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari
kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik
ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara,
antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi
pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan
kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan
kekuasaan.
Apabila ilmu politik
dipandang semata mata sebagai salah satu cabang dari ilmu ilmu sosial yang
memiliki dasar,rangka,fokus dan ruang lingkup yang jelasmaka dapat dikatakan
bahwa ilmu politik masih muda usianya karna baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara
pesat berdampingan dengan cabang-cabanng ilmu sosial lainnya,seperti sosiologi,
antropologi,ekonomi dan psikologi dan dalam perkembangan ini mereka saling
mempengaruhi.
Di yunani kuno
misalnya,pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M., seperti
terbukti karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau filsuf filsuf seperti Plato,
Aristoteles, dan sebagainya. Di asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain
india dan china, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu.
Tulisan-tulisan dari india terkumpul antara lain dalam kesusastraan
Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 S.M. di
antara filsuf china yang terkenal ialah Confucius ( 350 S.M), Mencius ( 350 S.M.),
dan mazhab Legalis, antara lain sang yang ( 350 S.M).
Di indonesia kita mendapati
beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti
misalnya Negarakertagama yamg ditulis pada masa majapahit sekitar abad ke-13
dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara asia tersebut
kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai abad ke-19 telah mengalami
kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara
seperti Inggris, Jerman,Amerika Serikat, dan belanda dalam rangka imperialisme.
Politik dalam suatu Negara berkaitan dengan masalah kekuasaan,
pengambilan keputusan kebijakan public, dan alokasi dan distribusi. Pada
umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan
peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa
masyarakat kea rah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha mencapai the good
life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses
penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.
a.
Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan ( Science)
Karakteristik ilmu pengetahuan (Sciance) adalah tantangan untuk menguji
hipotsis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol
(controlled circumstances). Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu
eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya.
Oleh karna itu pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk
merumuskan definisi yang umum sifatnya,seperti yang terlihat pada pertemuan
para sarjana ilmu plitik yang diadakan diparis pada tahun 1948. Mereka
berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang
terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu (the sum of coordinated
knowledge relatif to a determined subject).
Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik
sendiri tidak puas oleh perumusan yang luas ini,karena tidak mendorong para
ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku (behavioral approach) dalam dekade
1950-an,merupakan gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik
dan mencari suatu new scienceof politics.
Konsep-konsep para
behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Perilaku politik melihatkan keteraturan
(regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
b. Generalisasi-generalisasi pada asasnya harus
dapat dibuktikan kebenarannya (verification) dan menunjuk pada perilaku yang
relevan.
c. Untuk mengumoulkan dan menafsirkan dat
diperlukan teknik-teknik dan penelitian yang cermat.
d. Untuk mencapai kecermatan dan penelitian
diprlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan metematika.
e. Dalam membuat analisa politik nili-nilai pribadi
si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan (value free).
f. Peneliti politik mempunyai sifat terbuka trhadap
konsep-konsep,teori-teori, dan ilmu sosial lainnya.
B.
Teori
Konsep Politik
Konsep politik lahir
dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun
generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena, yang disebut sebagai teori.
Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasan dan
generalisasi dari phenomena yang bersifat politik.
1.
Teori Politik
Menurut Thomas P.
Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi
dua, yaitu
:
a.
Norma politik, yaitu teori-teori yang mempunyai
dasar moril dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan mengandung nilai. Yang
termasuk golongan antara lain filsafat politk, teori politik sistematis,
ideologi, dan sebagainya.
b.
Teori-teori politik yang menggambarkan dan
membahas phenomena dan fakta-fakta politk dengan tidak mempersoalkan
norma-norma atau nilai (non valuational), atau biasa dipakai istilah nilai
bebas. Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politk
sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam
generalisasi-generalisasi.
Teori-teori norma politik dibagi menjadi tiga golongan :
a.
Filsafat politik, yaitu mencari penjelasan
berdasarkan ratio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah
persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta harus dipecahkan dulu sebelum
persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi.
b.
Teori politik sistematis, yaitu mendasarkan diri
atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata
lain teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program
politik.
c.
Ideologi politik, yaitu himpunan nilai-nilai,
ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seorang atau sekelompok
orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema
politk yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah lakunya.
2.
Konsep Politik
Di bawah ini ada dua
sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik
dan konsensus.
a.
Menurut Rod Hague etal: politik adalah kegiatan
yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan
yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan
perbedaan-perbedaan diantaa anggota-anggotanya.
b.
Menurut Andrew Heywood: politik adalah kegiatan
suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dab mengamandemen
peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berati tidak dapat
terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.
Unsur ini diperlukan
sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain.
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah:
a.
Negara
Negara
adalah suatu organisasi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyatnya.
b.
Kekuasaan
Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengaruhi perilaku
seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
c.
Pengambilan Keputusan
Keputusan
adalah hasil membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah
pengambilan kekuasaan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu
tercapai.
d.
Kebijakan Umum
Kebijakan
adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok
politik,atau usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada
prinsipnya,pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk
melaksanakannya.
e.
Pembagian atau Alokasi
Pembagian
dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.
3.
Bidang-bidang Ilmu Politik
Ilmu politik dibagi dalam empat bidang.
a.
Teori politik:
1)
Teori politik
2)
Sejarah perkembangan ide-ide politik
b.
Lembaga-lembaga Politik
1)
Undang-undang dasar
2)
Pemerintah Nasional
3)
Pemerintah Daerah atau Lokal
4)
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah
5)
Perbandingan lembaga-lembaga politik.
c.
Partai-partai,golongan-golongan dan pendapat
umum
1)
Partai-partai politik
2)
Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3)
Partisipasi warga negara dalam pemerintah
administrasi
4)
Pendapat umum
d.
Hubungan internasional
1)
Politik internasional
2)
Organisasi-organisasi dan administrasi
internasional
A.
MASYARAKAT
Masyarakat
adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia, masyarakat adalah suatu
sistem hubungan yang ditata.
Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang harmonis.
Manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang
diri, maka harus bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai.
Harold D. Laswell merinci delapan nilai,
yaitu:
1.
Kekuasaan
2.
Kekayaan
3.
Penghormatan
4.
Kesehatan
5.
Kejujuran
6.
Keterampilan
7.
Pendidikan
8.
Kasih sayang
B.
NEGARA
Negara merupakan
integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan
politik yang dalam hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala
kekuasaan dalam masyarakat. Negara itu merupakan organisasi yang dalam sesuatu
wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan
kekuasaan lainnya dan yang menetapkan tujuan dari kehidupan bersama.
a.
Definisi mengenai Negara
Secara umum dapat
dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah
oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan
pada peraturan perundangan melalui penguasaan monopolis terhadap kekuasaan yang
sah.
b.
Sifat-sifat Negara
1)
Sifat memaksa
2)
Sifat monopoli
3)
Sifat mencakup semua
c.
Unsur-unsur Negara
1)
Wilayah
2)
Penduduk
3)
Pemerintah
4)
Kedaulatan
d.
Tujuan dan Fungsi Negara
Negara dipandang
sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa
tujuan bersama. Akan tetapi setiap negara terlepas dari ideologinya,
menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu:
1)
Melaksanakan penertiban
2)
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyatnya
3)
Pertahanan
4)
Menegakkan keadilan
e.
Istilah Negara dan Istilah Sistem Politik
Konsep sistem politik
merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam delapan dekade lima
puluhan. Sistem politik merupakan salah satu dari bermacam-macamnya sistem yang
terdapat dalam suatu masyarakat. Setiap sistem mempunyai fungsi tertentu untuk
menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Salah
satu aspek dalam sistem poltik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor
subyektif.
Sistem politik ada empat macamnya, yaitu:
1.
Kekuasaan
2.
Kepentingan
3.
Kebijaksanaan
4.
Budaya politik
C.
KONSEP KEKUASAAN
1.
Definisi
Kekuasaan adalah
kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri
sekalipun mengalami perlawanan, dan adapun dasar kemampuan ini.(Max`Weber dalam
buku Wirtschaft and Gessellshaft). Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan
sanksi untuk menyelenggarakan kekuasaan yang berbeda.
2.
Sumber Kekuasaan
Sumber kekuasaan dapat
berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dalam suatu kekuasaan selalu ada
satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak
seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan
ketergantungan.
3.
Pengaruh
Perumusan menurut
Laswell dan Kaplan, yaitu: Kekuasaan adalah memengaruhi kebijakan orang lain
melalui sanksi yang sangat berat. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari
penyelenggaraan pengaruh, proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan
yang dimaksud.
Definisi lain dari
Norman Barry, yaitu: Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seseorang
yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu,dapat dikatakan terdorong
untuk melakukan tinakan yang sedemikian. Sekalipun ancaman sanksi yang terbuka
tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.
C. Sifat Ilmu Politik
Pada umumnya dapat
dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam macam kegiatan dalam sistem suatu
negara, yakni pengambilan kebijakan - kebijakan untuk melaksanakan tujuan-
tujuan tertentu. Idealnya, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh
masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang.
Mengenai sifat dari
ilmu politik, dapatlah kita fahami dari beberapa defenisi tentang ilmu politik.
Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics berpendapat bahwa: “Ilmu politik
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan
melaksanakan tujuan- tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya
serta dengan negara-negara lainnya”.
Prof. Mr. Moh. Yamin
mengemukakan bahwa: “Ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah
kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan
negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan
negara dan masyarakat atau kekuasaan”.
Pada dasarnya ilmu
politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama mengupas dan
menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara
menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan
tugas negara, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki
dan menguraikan hidup negara itu, sikap dan tindak tanduknya dalam kehidupan
warganya serta dalam pergaulan antar negara.
Dengan kata lain, ilmu
politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara,
seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Sedangkan ilmu negara membahas
tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk
pemerintahan negara tersebut.
Mengenai ilmu politik
tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya Garis Besar Ilmu Politik Pelita
Keempat, berpendapat bahwa: ilmu politik menyelidiki dan mempelajari
proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas,
kompetisi dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan.
Dari beberapa defenisi
tersebut maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik tersebut:
1.
menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan
patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan.
2.
mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga
dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan
perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
3.
mempelajari tingkah laku politik warga negara
itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
4.
mengamat-amati dan menelaah rencana-rencna
sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya.
Sistem politik
bersifat terbuka, yakni terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari
interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya politik tersebut dapat
berinteraksi dan berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang
mempengaruhi contohnya tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan
masyarakat.
D. Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Ilmu
politik selalu berkembang pendefinisiannya. Banyak cara dalam mempelajari ilmu
politik. Pada umumnya ada dua pendekatan yang dilakukan dalam memahami ilmu
politik yaitu pendekatan tradisional atau juga disebut dengan pendekatan
sejarah, dikatakan tradisional karena dalam memahami ilmu politik lebih
memfokuskan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku politik yang ada
disetiap system. Selain pendekatan tradisional ada juga pendekatan tingkah laku
yang memfokuskan pada apa yang sebenarnya terjadi.
1.
Pendekatan
Legal/Institusional
Pendekatan
ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19
pada masa sebelum perang dunia II. Pada pendekatan ini negara menjadi fokus
utama, terutama konstitusional dan yurisidisnya. Bahasan pendekatan ini
menyangkut sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan
kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti
parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
Pendekatan
ini lebih sering bersifat normatif dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi
barat serta negara lebih di artikan sebagai suatu badan dari norma-norma
konstitusional yang formal.
2.
Pendekatan Prilaku
Pendekatan
ini muncul dan berkembang di amerika pada tahun 1950-an sesudah Perang Dunia
II. Adapun sebab munculnya pendekatan ini yaitu:
a.
Sifat deskriptif dari
ilmu politikdianggap tidak memuaskan
b.
Ada kekhawatiran bahwa
jika ilmu politik tidak akan maju dengan pesat
c.
Di kalangan pemerintah
amerika tealh muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilnu politik
untuk menerangkan fenomena politik. Pendekatan
ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai sentral atau actor
independen, tetapi sebagai kerangka.
Perilaku
ini mempelajari perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suara
rancangan undang-undang. Beberapa konsep pokok pendekatan prilaku menurut David
Easton dan Albert Somit :
a.
Prilaku politik
menampilkan keteraturan yang peril dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi
yang kemudian di buktikan atau diverifikasi kebenarannya.
b. Harus
ada usaha membedakan jelas anatra norma dan fakta.
c. Analisis
politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi sipeneliti
d. Penelitian
harus sistematis dan menuju pembentuka teori baru
e. Ilmu
politik harus bersifat murni.
3.
Pendekatan Neo-Marxis
Kalangan
Neo-Marxis berasal dari kalangan cendekiawan yang berasal dari kalangan
“Borjuis”. Seperti cendekiawan lainnya mereka enggan bergabung dengan partai
politik atau organisasi. Para Neo-Marxis ini, disatu sisi menolak komunisme
dari Uni Soviet, di pihak lain tidak setuju dengan kapitalisme.
Salah
satu kelemahan pada golongan ini adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam
keadaan unia yang banyak berubah.
Marx meninggal pada tahun 1883.
Pemikirannyalah yang yang ditafsirkan menjadi Marxisme. Mereka berpendapat
bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan gejala kesatuan yang tidak boleh
dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tersendiri.
4.
Pendekatan
Ketergantungan
Bertolak
belakang dengan konsep Lenin mengenai imprealisme, mereka beranggapan bahwa
imprealisme masih hidup tapi dalam bentuk lain seperti ekonomi yang didominasi negara-negara
kaya. Pembangunan negara kurang maju selalu berkaitan dengan kepentingan pihak
lain seperti:
a.
Negara jajahan dapat
menyediakan sumber daya manusia atau sumber daya alam.
b.
Negara kurang maju
dapat menjadi pasar untuk hasil produksi Negara maju.
Ander Gunder Frank berpendapat bahwa penyelesaian masalah hanyalah melalui
revolusi social secara global. Mereka berpendapat bahwa gejala ini sudah
menjadi gejala seluruh dunia.Yang menarik adalah pandangan mereka yang membuka
mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Dan itu dapat dilihat dari
membumbungnya hutang dan kesenjangan sosial.
5.
Pendekatan Pilihan
Rasional
Pendekatan
ini muncul dan berkembang setelah pertentangan anatara pendekatan-pendekatan
sebelumnya. Dan juga bebas dari peperangan besar yang selama ini terjadi. Dalam
ilmu politik dikenal nama pendekatan Pilihan Rasional. Pada akhir-akhir ini
perkembangan satu bidang ilmu politik itu tersendiri.
Inti
dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor terpenting dalam
dunia politik. Sebagai mahkluk rasional mereka selalu memiliki tujuan
tersendiri. Pelaku rasional ini terutama politisi, birokrat, pemilih, dan actor
ekonomi, pada dasrnya egois dan segalanya tindakannya berdasarkan kecenderungan
ini.
Dasar
dari pendekatan ini adalah:
a.
Tindakan manusia
adalah instrument agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk
mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh.
b.
Para actor merumuskan
perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan
memaksimalkan keuntungannya.
c.
Proses social berkala
besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi dan praktik-praktik merupakan
hasil dari kalkulasiseperti itu. Pendekatan ini sanagat berjasa untuk mendorong
usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang adapat
dibuktikan kebenarannya.
6.
Pendekatan
Institusional Baru
Pendekatan
ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Ia lebih merupakan suatu
visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu
pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusional baru mempunyai
banyak aspek dan variasi.
Disebut
Institusionalisme baru karena menyimpang dari Institusioanalisme yang lama.
Selain itu Institusionalisme baru melihat institusi Negara sebagi hal yang
dapat diperbaiki kearah tujuan tertentu. Pendekatan ini sebenarnya dipicu oleh
pendekatan behavioralis yang melihat politik dari kebijakan public sebagai
hasil dari perilaku dari kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai
institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.
Bentuk
dan sifat dari institusi tergantung dari aktornya. Ada semacam consensus bahwa
inti dari institusi politik adalah rules or the game (Aturan main). Institusi
tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan social. Institusi seperti
pemerintahan, parlemen, parpol, dan birokrasi. Dapat dikatakan suatu institusi
adalah organisasi yang tertata melalui pola prilaku yang diatur oleh peraturan.
Inti
dari institusionalisme baru yang dirumuskan Robert E. Goodin sbb:
Actor dan kelompok melaksanakan
proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
Pembatasab-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi. Pembatasan-pembatasan
ini dalam banyak hal juga member keuntungan bagi individu atau kelompok dalam
mengejar proyek mereka masing-masing.
Faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok,
mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari actor dan kelompok. Pembatasan ini mempunyai akar historis
sebagai peninggalan dari tindakan dan pilhan masa lalu. Mewujudkan, memlihara,
dan member peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok
masing-masing.
Perbedaan institusionalisme baru dan lama terletak pada nalisis
ekonomi, kebijakan fiscal dan moneter, pasar dan globalisasi di mana
institusionalisme tertuju ke sana, ketimbang masalah konstitusi yuridis.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari
apa yang telah dibahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, perbedaan
yang terjadi diakibatkan berbedanya pandangan para ilmuwan politik dalam
memahami ilmu politik. Objek yang dibahas atau diteliti adalah sama, namun cara
dalam memahaminyalah yang berbeda. Dengan berbagai pandangan dan pendekatan
yang berbeda inilah yang membuat ilmu politik lebih beragam pengertiannya.
Namun dengan banyaknya pendekatan ini tidak mengakibatkan pemahaman yang salah
dalam mempelajari ilmu politik.
1.
Politik dalam suatu Negara berkaitan dengan
masalah kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan public, dan alokasi dan
distribusi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk
menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga,
untuk membawa masyarakat kea rah kehidupan bersama yang harmonis.
2.
Seringkali orang beranggapan bahwa praktek
politik itu hanya di wilayah pemerinthan saja, praktek politik itu hanya untuk
orang-orang berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan saja.
3.
Saat kita melepaskan kesempatan untuk tidak ikut
aktif dalam dunia politik, maka saat itu juga kita telah mempersilahkan kepada
mereka yang haus kekuasaan menguasai kita. Satu prinsip yang harus diingat
dalam berpolitik khususnya dalam bidang pemerintahan adalah memimpin atau
tergantikan.
B. Saran
Sebagai warga negara
yang baik dan sekaligus sebagai mahasiswa kita perlu mengawal dan mengawasi
pemerintah dengan segala aktivitasnya yang bertujuan untuk kemajuan negara yang
dilaksanakan dalam kegiatan perpolitikan nasional, sehingga dengan begitu
pemerintah dalam perpolitikannya semakin sadar akan fungsi dan tugasnya untuk
menyejahterakan rakyatnya.
DAFTAR
PUSTAKA
Budiadjo, Miriam.
2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi
Revisi. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
May Rudy May. 2003. Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan
Kegunaannya. Refika Aditama: Bandung.
UNESCO. 1950.
contemporary Political Science: A Survey Of Methods. Research and Teaching.
UNESCO: Paris.
Jenkin P.,Thomas.
1997. The Study of Political Theory.
Random House Inc. New York.
Road Hague et al.
1998. Comparative Goverment and Politis.
Macmillan Press: London.
